in

Dilema SKTM dan Sistem Zonasi

Seperti yang kita ketahui bersama, sistem PPDB memang sudah berubah sejalan dengan kemajuan pendidikan saat ini. Jika dibandingkan dengan sistem PPDB pada tahun-tahun sebelumnya, tentu akan sangat jauh berbeda. Katakanlah pada PPDB tahun 2008, mungkin waktu jaman kita mendaftar SMA dulu, yang digunakan dan berpengaruh pada PPDB adalah nilai UN, nilai US dan sertifikat prestasi, itu pun bila ada. Lalu pada waktu itu juga belum ada yang namanya sistem online macam sekarang ini. Dulu, yang nilainya jauh diatas rata-rata mungkin pada waktu PPDB dulu bisa tenang-tenang saja nunggu dirumah, santai-santai sambil nonton TV. Tapi untuk calon siswa yang nilai-nya mepet tapi mekso daftar ke sekolah favorit, ya mau tidak mau harus standby di sekolah sambil terus memantau jurnal yang di tempel di papan pengumuman ya. Berbeda dengan sekarang yang sudah semakin praktis dengan adanya sistem PPDB online. Jurnal bisa diakses via smartphone dan dipantau dari rumah tanpa harus capai-capai berdiri di depan papan pengumuman.

Sebenarnya, sekolah tidak harus mengadakan PPDB dengan cara online lho. Jadi masing-masing sekolah diberikan diberikan pilihan untuk menentukan akan menggunakan sistem apa dalam penerimaan siswa barunya, apakah daring atau dalam jaringan alias online, atau luring atau luar jaringan alias sistem offline yang berarti proses penerimaan siswa baru dilaksanakan secara manual seperti yang diberlakukan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Berbicara mengenai PPDB online atau Penerimaan Peserta Didik Baru secara online sebenarnya merupakan satu kemajuan yang baik dalam bidang pendidikan. Selain membuat segalanya menjadi lebih praktis karena dapat diakses dari rumah, juga membuat sistem penerimaan ini lebih transparan dan terbuka. Sistem online juga bisa menghapuskan “suudzon” yang biasanya ditujukan pada pihak sekolah seputar sogok-menyogok atau gratifikasi supaya siswa dengan nilai minim bisa masuk ke sekolah tersebut dengan memberikan sejumlah uang dalam jumlah besar. Lalu apakah PPDB online ini baru diberlakukan tahun ini? Kenapa masih “ramai” dibicarakan? Sebenarnya, sistem PPDB online ini sudah diberlakukan sejak tahun lalu, hanya saja cakupan-nnya masih belum luas dan ketentuan mengenai hal ini pun masih belum tersebar luas.  Juknis sistem PPDB online ini bisa diakses di Permendikbud No 14 tahun 2018, yang salah satunya berisi tentang sistem zonasi yang sedang hangat dibicarakan sekarang ini.

Sistem zonasi merupakan ketentuan yang diberikan Pemerintah Pusat terkait penerimaan peserta didik dengan mempertimbangkan jarak antara rumah dan sekolah. Hal ini tercantum pada Permendikbud no. 14 tahun 2018, pada pasal 16, yang berbunyi; “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”. Jadi semisal, kuota peserta didik di sekolah A sejumlah 326, sekolah wajib menerima 294 murid yang berdomisili di dalam jarak terdekat radius zona tersebut.

ARTIKEL MENARIK LAINNYA  Teruntuk Anak Rantau Baru: Estimasi Biaya Hidup di Surabaya

Nah radius zona yang dimaksud diatas berbeda-beda masing-masing daerahnya karena bergantung pada ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Sebagai contoh, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, ketentuan radius zona terdekat Sekolah untuk SMP Negeri di dalam kota Purwokerto adalah sejauh 0 s.d 6 km, sedangkan zonasi diluar kota Purwokerto adalah 0 s.d 10 km. Tetapi, sekolah tetap bisa menerima calon peserta didik dari luar area zonasi dengan catatan hanya sejumlah 5% dari total jumlah keseluruhan dengan jalur prestasi, dan 5% lagi alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik karena bencana alam/sosial. Tetapi melihat kenyataan di lapangan, calon peserta didik yang sudah berada dalam radius zonasi pun, masih diseleksi lagi berdasarkan jarak yang terdekat. Hal ini berbeda dengan 5-6 tahun yang lalu dimana persaingan hanya seputar nilai, bukan jarak.

Hal ini yang memunculkan dilema. Di satu sisi, dengan adanya sistem zonasi, pemerintah berharap dapat menghapuskan cap sekolah favorit dan sekolah kurang favorit dengan jalan pemerataan peserta didik yang mau tidak mau terjadi sejalan dengan sistem zonasi ini. Tetapi disisi lain, apakah adil calon peserta didik yang sudah berjuang dari awal mempertahankan nilai yang baik, mungkin sampai mengeluarkan banyak biaya untuk ikut bimbingan belajar demi bisa masuk ke sekolah idaman tetapi terhambat jarak?  Memang, masih ada kuota 10% untuk calon peserta didik yang berada di luar radius zonasi, tetapi tetap saja dirasa masih kurang oleh para calon wali murid.

Permasalahan selanjutnya yang muncul dengan adanya sistem zonasi ini adalah apakah sudah dapat dikatakan adil? Karena jika berbicara mengenai sistem pendidikan, sesuai UU Sisdiknas seharusnya di dalam proses pendidikan itu tidak boleh ada diskriminasi dan harus berkeadilan. Sementara yang terjadi saat ini adalah adanya diskriminasi jarak yang menyingkirkan nilai. Memang bisa dibilang nilai sudah kalah penting saat ini, jika dibandingkan dengan PPDB tahun 2008 dulu, nilai masih sangat berpengaruh. Siswa dari luar kota banyak yang datang untuk mencari pendidikan yang lebih baik di kota, dengan harapan fasilitas yang lebih baik dan lengkap juga di kota. Dengan adanya sisem zonasi ini Pemerintah mungkin sudah yakin dan cukup percaya diri dengan standar mutu semua sekolah yang ada. Tetapi perlu menjadi perhatian, bahwa calon peserta didik tidak hanya mencari prestige dan nama besar sekolah favorit saja, tetapi juga mencari fasilitas yang baik dan saran prasarana pendidikan yang mendukung mereka belajar. Pemerintah mungkin dapat berdalih jika pemerataan mutu sudah dilaksanakan seperti rolling guru-guru berprestasi dan banyak lainnya, tetapi tanpa didampingi fasilitas yang sama, tentu akan tetap menimbulkan kecemburuan nantinya. Jika pemerintah meng-claim bahwa semua sekolah sama dan mengadakan sistem zonasi dengan harapan pemerataan peserta didik, alangkah akan lebih baiknya jika pemerintah juga memantau dan menstandarkan fasilitas yang sama di semua sekolah yang ada. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, calon peserta didik ingin mendaftar ke sekolah yang dianggap favorit dengan pertimbangan fasilitas yang lebih baik juga tentunya.

ARTIKEL MENARIK LAINNYA  Jenuh Skripsi? Lakukan Hal Ini

Belum habis membahas tentang sistem zonasi yang banyak menimbulkan pro-kontra, ada hal menarik lain yang muncul di PPDB tahun ini. Seperti yang kita ketahui bersama, hal ini berkaitan dengan SKTM. SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan surat yang diberikan pemerintah desa untuk memberi informasi bahwa warga yang bersangkutan tergolong warga yang tidak mampu. Jika dulu, orang malu untuk mengurus SKTM karena malu untuk dianggap warga yang tidak mampu, sekarang orang malah berbodong-bondong ke kantor kecamatan untuk mengurusnya karena konon, dengan SKTM ini calon peserta didik dengan nilai berapapun bisa masuk tanpa syarat ke sekolah tujuan, asal masih dalam radius zonasi. Menarik ya, tidak heran jika menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Sebenarnya sekolah memang boleh menerima siswa dengan SKTM yang berarti merupakan siswa kurang mampu ini sebanyak minimal 20% dari total kuota penerimaan. Sekali lagi, minimal 20%, jadi maksimalnya, bergantung kebijakan  masing-masing daerah dan sekolah. Sebagai contoh di SMKN 2 Purwokerto seperti yang dilansir dari laman Radar Banyumas, hampir 100% calon peserta didik yang diterima merupakan siswa ber-SKTM.

Kebijakan ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah, karena jika digunakan dengan benar, warga yang kurang mampu akan sangat terbantu dengan adanya sistem ini. Yang jadi permasalahan adalah adanya sebagian besar oknum yang memanfaatkan hal ini. Tahu bahwa dengan SKTM siswa dapat langsung diterima, berbondong-bondonglah warga yang kurang mampu dan warga yang kurang malu mendaftar untuk meminta SKTM, Surat Keterangan Tidak Malu. Dengan wajah glowing perawatan, mengantarkan anak dengan membawa SKTM agar calon peserta didik yang dibawanya dapat masuk ke sekolah tujuan, tanpa mempertimbangkan nilai yang jauh dibawah rata-rata. Saya menjadi lebih prihatin setelah membaca pemberitaan bahwa ada calon siswa di salah satu sekolah yang nilai rata-ratanya 8 koma tidak bisa masuk ke sekolah tujuan karena kalah dengan siswa bernilai rata-rata 5 koma karena “kalah” di SKTM dan zona. In my honest opinion, hal ini kurang adil sebenarnya, karena dapat masuk begitu saja tanpa mempertimbangkan nilai dengan prosentase yang besar, sejauh ini saya belum menemukan dimana letak adilnya. Kalau dulu, kita yang mau masuk sekolah favorit harus bersaing nilai, belajar giat, rela pulang sore ikut kegiatan intens setelah itu pulang langsung les di bimbel supaya bisa masuk sekolah yang diharapkan, eh ini sekarang yang sudah berjuang malah kalah dengan yang ber-surat. Saya mungkin bisa merasakan bagaimana perasaan orangtua yang anaknya terdepak oleh kebijakan ini. Sedih? Pasti. Bingung? Tentu. Mau bagaimana dan mendaftar dimana, jika sang anak sudah putus semangat untuk belajar karena tidak bisa masuk ke sekolah idaman padahal nilainya tinggi dan jika ia ikut ppdb beberapa tahun sebelumnya, pasti masuk kualifikasi.

ARTIKEL MENARIK LAINNYA  5 Keuntungan Gap Year Alias Jeda Setahun Sebelum Kuliah

Jika memang, tujuannya agar siswa yang kurang mampu dapat merasakan pendidikan yang layak juga, alangkah lebih bijak jika nilai juga diperhitungkan disana. Jadi tidak ada anggapan siswa yang nilainya kurang, “ah tinggal bikin SKTM aja, kalau pakai SKTM nanti kan bisa masuk”. Mungkin akan lebih adil jika persentase siswa SKTM ini sebanding dengan siswa jalur prestasi yang nilainya diperhitungkan. Apakah pemerintah sudah memikirkan dampak negatifnya? Oh tentu seharusnya sudah, menurut saya yang orang awam, dengan adanya sistem ini, dengan terbuktinya siswa yang bernilai kalah dengan siswa yang bersurat, membuktikan bahwa nilai sudah tidak berarti lagi. Apakah tidak ada ketakutan jika nantinya anak-anak jadi malas belajar menghadapi UN dan menganggap bahwa UN sudah tidak terlalu penting lagi asalkan nanti saya punya surat sakti saya bisa masuk sekolah A yang semua orang inginkan tanpa perlu bersusah payah menghabiskan uang untuk bimbel dan ikut kegiatan intensif di sekolah sampai sore. Toh nanti tinggal bilang ke ibu minta surat keterangan tidak mampu ke kecamatan selesai masalah.

Jika saya boleh memberikan saran kepada pemerintah, jangan sampai, hak siswa SKTM mengalahkan hak siswa yang sudah susah payah berjuang mempertahankan nilai yang bagus dan berjuang bagaimana caranya bisa mendapatkan nilai UN yang bagus agar bisa masuk di sekolah idamannya. Memang sejatinya tujuan permendikbud no. 14 tahun 2018 tersebut tidak sepenuhnya salah. Tapi sejauh ini saya masih belum menemukan dimana letak adilnya. Latar belakang dan tujuan dari sistem zonasi juga sebenarnya sudah baik, demi tercapainya mutu pendidikan yang merata, hanya saja masih terdapat beberapa pihak yang menyayangkan aturan-aturan yang dirasa merugikan. Semoga untuk tahun-tahun kedepan pemerintah bisa lebih berfokus kepada hal ini.  Mahasiswa, sebagai agent of change gimana pendapatmu tentang hal ini?

(nwrdhni)

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Comments

comments

Hai Mahasiswa, Ini 6 Tanda Kalau Sikap Kamu Sudah Dewasa

Hey Fresh Graduate, Tolak Tawaran Kerja Seperti Ini